Sering kali, para pembuat program merasa sudah “melakukan yang terbaik”. Di atas kertas, rencana kerja tampak rapi, indikator kinerja disusun presisi, dan logframe terlihat begitu menjanjikan. Di ruang rapat ber-AC, semuanya masuk akal: target terukur, output jelas, dan anggaran sudah sesuai juknis. Namun begitu turun ke lapangan, kenyataan menampar. Masyarakat enggan datang ke penyuluhan, alat bantu yang dibagikan berdebu di pojok ruangan, fasilitas yang baru diresmikan sepi pemanfaatan. Padahal semuanya gratis, bahkan kadang diberi insentif. Lalu kenapa tetap gagal?
Apakah masyarakat yang “tidak tahu diri”? Ataukah kita yang terlalu percaya diri, mengira sudah tahu apa yang terbaik bagi mereka?
Inilah paradoks pembangunan sosial di negeri ini, terutama dalam program kesehatan masyarakat. Banyak program dirancang dengan niat tulus, tetapi berakhir sebagai seremoni, proyek hit-and-run, atau formalitas tahunan yang kehilangan ruhnya. Di kota, kita melihat pelatihan gaya hidup sehat yang meriah di hotel. Di desa, spanduk “Gerakan Sehat Indonesia” masih tergantung di balai desa, meski kegiatannya sudah lama usai. Semua berjalan sesuai rencana kecuali satu hal: dampak nyata di masyarakat.
Masalahnya mungkin bukan pada programnya, tapi pada cara berpikir di baliknya. Banyak perencana dan eksekutor masih terjebak dalam logika lama “kami tahu apa yang terbaik untuk mereka“. Pendekatan top-down ini menyingkirkan pengalaman dan kearifan lokal. Masyarakat hanya menjadi objek penerima, bukan subjek yang diajak berpikir bersama. Ketika mereka menolak atau diam, pembuat program buru-buru menyimpulkan, “Mereka belum sadar.” Padahal mungkin mereka sekadar tidak melihat relevansinya.
Coba bayangkan seorang ibu di pelosok diminta memakai aplikasi kesehatan digital untuk melaporkan gizi anak, sementara jaringan internet nyaris tak ada. Di tempat lain, masyarakat diminta mengisi survei daring tentang gaya hidup sehat, padahal alat tensi darah di puskesmas pun rusak. Dalam logika teknokrat, itu disebut inovasi. Dalam logika masyarakat, itu terasa jauh dari kenyataan.
Program seperti ini ibarat rumah megah tanpa pondasi. Gagah di atas kertas, rapuh di lapangan. Kita sering terbuai oleh angka dan laporan, lupa bahwa kesehatan bukan sekadar urusan data, tetapi juga rasa percaya, kebiasaan, dan relasi sosial.
Banyak pembuat program baik di kementerian, lembaga donor, maupun universitas lebih sibuk mengejar compliance ketimbang relevansi. Evaluasi difokuskan pada administrasi, bukan pembelajaran. Laporan disusun rapi, padahal tak ada satu pun indikator sosial yang benar-benar berubah. Dalam sistem seperti ini, keberhasilan lebih sering berarti “anggaran terserap 100%”, bukan “masyarakat hidup lebih sehat”.
Padahal, esensi program kesehatan masyarakat bukan sekadar mengantarkan pesan, tapi membangun perubahan. Dan perubahan itu tidak lahir dari power point, melainkan dari percakapan, partisipasi, dan rasa memiliki.
Kita bisa belajar dari banyak studi yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku kesehatan paling efektif justru datang dari aktor lokal. Kader posyandu, tokoh agama, atau perempuan penggerak desa merekalah yang tahu cara bicara kepada masyarakatnya. Program yang melibatkan mereka sejak awal biasanya lebih bertahan, karena tumbuh dari relasi kepercayaan, bukan dari proyek.
Sayangnya, cara kita mendesain program sering membunuh potensi itu. Kita datang dengan template kegiatan, jadwal ketat, dan indikator yang harus dicapai dalam tiga bulan. Tak ada ruang untuk belajar atau beradaptasi. Ketika gagal, solusinya selalu sama: buat program baru, tambah sosialisasi, cetak lebih banyak spanduk. Kita berlari cepat, tapi di tempat yang sama.
Di sinilah pentingnya autokritik.
Sebelum menunjuk masyarakat, kita perlu bertanya: sejak awal, siapa yang mendefinisikan “masalah” dan “solusi”? Apakah masyarakat benar-benar dilibatkan dalam merumuskan prioritas? Apakah mereka hanya diminta hadir di acara peresmian, atau ikut menentukan arah program sejak perencanaan?
Jika jawabannya tidak, maka kegagalan bukan karena “masyarakat tidak mau berubah”, melainkan karena program tak pernah benar-benar menjadi milik mereka.
Paradigma partisipatif bukan sekadar jargon donor atau bahasa proyek. Ia adalah syarat utama keberlanjutan. Artinya, pembuat program harus mau berbagi kontrol: membuka ruang bagi ide lokal, menghormati tempo sosial masyarakat, dan bersedia mengubah desain bila ternyata konteksnya tak sesuai. Itu memang tidak mudah. Tapi tanpa itu, setiap program hanya akan menjadi versi terbaru dari kesalahan lama berbeda nama, masalahnya sama.
Perubahan paradigma ini menuntut kita keluar dari logika proyek menuju logika proses. Dari delivering programs menjadi co-creating change. Bukan sekadar membagi bantuan, tapi membangun hubungan. Bukan sekadar mencatat kegiatan, tapi menumbuhkan kesadaran.
Program pencegahan stunting, misalnya, tak akan efektif bila hanya berbicara soal gizi tanpa menyentuh persoalan budaya makan, peran gender, atau ekonomi rumah tangga. Poster gizi tak akan mengubah perilaku, jika ibu-ibu tak punya kendali atas bahan pangan yang dikonsumsi. Perubahan sejati terjadi bukan karena seruan pemerintah, tapi karena munculnya kesadaran sosial yang tumbuh perlahan dari bawah.
Mungkin sudah waktunya kita berhenti terpesona pada konsep, dan mulai mendengarkan konteks. Masyarakat bukan lembar kosong yang menunggu diisi program, melainkan ekosistem yang punya logika sendiri. Kadang, yang mereka butuhkan bukan bantuan baru, tapi penguatan hal-hal kecil yang sudah ada: gotong royong, solidaritas, dan kebiasaan saling menjaga.
Dan untuk itu, pembuat program perlu menurunkan sedikit ego saintifiknya berani belajar dari yang “tidak ilmiah”, berani mengakui bahwa rumus di Excel belum tentu cocok di kehidupan nyata.
Jadi, sebelum kita bertanya, “Kenapa program kami tidak diterima?”, mungkin sebaiknya kita bertanya, “Apakah kami pernah benar-benar mendengarkan mereka?”
Karena di ujungnya, masyarakat tidak butuh program yang paling canggih atau paling efisien. Mereka hanya butuh program yang nyambung dengan hidup mereka. Yang sederhana tapi membumi, yang teknis tapi manusiawi, yang dirancang bukan untuk dilaporkan, tapi untuk dijalankan bersama.
Dan barangkali, saat para pembuat program berani mengakui bahwa “program kami belum tentu benar”, di situlah awal dari perbaikan yang sesungguhnya dimulai.